Kuasa Hukum Ahok: Kami Punya Bukti Telepon SBY dan Ketua MUI

Islamnesia.com, Jakarta - Tim penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama mengklaim punya bukti pembicaraan telepon antara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dengan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum keluar fatwa yang menyebut Ahok sebagai penista agama.

Hal itu disampaikan penasihat hukum Basuki, Humphrey Djemat, usai sidang yang menghadirkan Ma'ruf sebagai saksi kunci, Selasa (31/1) kemarin.
Awalnya, tim penasihat hukum mempertanyakan hubungan Ma'ruf dengan SBY, karena sudah menjadi pengetahuan umum Ma'ruf merupakan anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) dua periode yaitu 2007-2009 dan 2009-2014.

"Jadi dengan demikian hubungannya tidak perlu diragukan lagi," kata Humphrey usai sidang yang berlangsung hingga pukul 23.00 WIB.

Namun Ma'ruf ternyata tidak menyebutkan posisinya di Wantimpres dalam berita acara pemeriksaan.

"Nah, perubahan-perubahan ini memperlihatkan bahwa beliau seolah-seolah menutupi, sebagaimana juga dalam riwayat pekerjaannya beliau tidak menyatakan pernah sebagai menjabat Wantimpres padahal ini jabatan yang sangat penting. Ketika ditanyakan, baru beliau mengakui Wantimpres," katanya.

Baca Juga:
Menurutnya, penasihat hukum juga menanyakan apakah Ma'ruf pada hari Kamis tanggal 6 Oktober, jam 10.16 WIB, ada menerima telepon dari SBY.

"Di mana SBY menyatakan bahwa ada dua hal -- pertama tolong terima Agus di kantor PBNU. Kedua, tolong buatkan fatwa mengenai penistaan agama terhadap saudara Ahok. Pada waktu ditanyakan tersebut beliau bilang tidak ada," kata Humphrey.

"Untuk itulah penasihat hukum mengingatkan kepada saksi Pak Ma'ruf Amin berpikir kembali, apakah benar ada atau tidak telepon tersebut karena saksi sudah di bawah sumpah. Karena konsekuensinya, kalau saksi sudah di bawah sumpah, dan ternyata ketahuan beliau menyampaikan keterangan yang tidak benar di bawah sumpah itu ada sanksi hukumnya. Sekali lagi saksi menyatakan tidak ada," paparnya.

Selanjutnya, penasihat hukum meminta kepada majelis hakim, mengingatkan kepada saksi konsekuensi hukum kalau keterangannya tidak benar. Namun, Ma'ruf kembali menyatakan tidak ada.

"Nah, untuk itulah majelis hakim meminta kepada penasihat hukum untuk memberikan bukti lebih lanjut kalau memang ada komunikasi atau bukti lain berkaitan dengan komunikasi Pak SBY dengan Pak Mar'uf Amin pada hari Kamis 6 Oktober 2016, satu hari sebelum beliau menerima paslon nomor satu di kantor PBNU, tepat jam 10.16," ucapnya.

Yang dimaksud Humphrey adalah pasangan kandidat gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Agus adalah putra sulung SBY dan bersaing dengan Basuki dalam pemilihan gubernur kali ini.

Terkait apakah penasihat hukum mempunyai bukti kalau SBY menelepon Ma'ruf, Humphrey menjawab belum bisa membeberkan sekarang karena tidak boleh mendahului pengadilan.

"Mengenai soal buktinya, nanti kita akan melalui proses hukum di pengadilan ya. Kita nggak bisa kemukakan di sini. Karena tidak boleh mendahului proses di pengadilan. Kita harus mematuhi proses hukum di pengadilan. Kita mendahulukan proses hukum yang ada di pengadilan agar semuanya menjadi barang bukti dan alat bukti itu yang kita utamakan," katanya.

"Kalau kita sudah sampaikan di pengadilan, pada majelis hakim kita akan sampaikan pada pers. Sekarang kita minta maaf kalau kita sampaikan, kita mendahului apa yang seharusnya dilakukan kepada majelis hakim dan itu tidak boleh," tandasnya.

Pada 11 Oktober 2016, atau empat hari setelah Ma'ruf bertemu Agus-Sylvi, MUI mengeluarkan fatwa yang intinya menyebut pidato Basuki di Pulau Pramuka 27 September 2016 yang mengungkit surat Al Maidah 51 adalah bentuk penistaan agama, dan meminta pemerintah melakukan tindakan hukum.

Fatwa itu ditandantangai oleh Ma'ruf dan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas.

Sumber: http://www.beritasatu.com/megapolitan/412115-kubu-basuki-klaim-punya-bukti-telepon-sby-dan-ketua-mui.html

loading...