Usaha Lawan Gagal, Besok Aktif Jadi Gubernur, Lusa Ahok Langsung Bekerja

Islamnesia.com - Tidak perlu menunggu sampai tanggal 15 Februari dan menunggu hasil perhitungan suara resmi oleh KPU, Ahok kembali akan menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Djarot sebagai Wakil Gubernurnya. Hal ini terjadi karena Plt Sumarsono sudah habis masa menggantikan Ahok selama cuti kampanye.
Prosesi pengaktifan Ahok akan dilakukan pada hari Sabtu (11/2/2017). Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi menjelaskan saat itu, Basuki atau Ahok dengan Djarot sudah menyelesaikan cutinya untuk mengikuti kampanye pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Betul (sertijab Sumarsono dengan Ahok-Djarot) rencana pukul 15.30 WIB. Rencananya di Balai Agung,” kata Mawardi, kepada Kompas.com, Rabu (8/2/2017).

Hebatnya, Ahok tidak menunggu waktu lama untuk segera melakukan tugas kegubernurannya. Besoknya, Minggu (12/11/2017), Ahok dijadwalkan segera melakukan kunjungan wilayah. Hal ini biasa dilakukan Ahok semasa dia menjadi gubernur DKI Jakarta.

Baca juga:
Kunjungan wilayah ini akan menjadi bonus tambahan kampanye Ahok sebagai Gubernur petahana dan tidak melanggar ketentuan KPU. Toh sudah menjadi tugas Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengurus administrasi dan masalah perkotaan di Jakarta. Apalagi ini masuk puncaknya musim hujan di Jakarta.

Sementara itu Djarot mengatakan dirinya bersama Ahok akan mengebut peresmian berbagai proyek Pemprov DKI Jakarta. Contohnya seperti peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kalijodo, Jakarta Barat.

“Iya, kami akan meresmikan (RPTRA) di banyak titik, tapi bukan cuma RPTRA. Nanti akan didata mana yang akan diresmikan pada hari Senin dan Selasa, bahkan kalau bisa di hari Minggu,” kata Djarot.

Masih banyak hal lain yang perlu dikejar pengerjaannya yang memang tidak menjadi prioritas Plt Sumarsono yang sibuk dengan lokomotif jangkrik tidurnya.

Kepastian Ahok dilantik ini membuat beberapa pihak meradang. Mulai dari Fadli Zon dan ACTA yang adalah lawan politik, sampai Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD. Mereka berdua menuntut Mendagri untuk kembali menonaktifkan Ahok karena berstatus terdakwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014.

Merujuk Pasal 83 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara dalam ayat 2, kepala daerah akan diberhentikan sementara apabila menjadi terdakwa dalam kasus pada ayat 1. Pemberhentian sementara dilakukan oleh Presiden untuk gubernur atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakilnya.

Baca juga:
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai alasan Tjahjo menggambarkan adanya pembelaan terhadap Ahok yang maju dalam Pilgub DKI 2017, yang diusung PDIP. Tjahjo sendiri merupakan kader PDIP.

“Loh, kan statusnya sudah dinyatakan pengadilan. Dari status saja, jangan nanti terkesan Mendagri membela, karena kebetulan kawannya, saya kira itu tidak boleh,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).

“Ini negara yang mempunyai aturan hukum. Kalau Mendagri tidak melakukan itu, Mendagri melanggar UU,” tegasnya.

Pernyataan Fadli Zon ini tentu menjadi sebuah pertanyaan akan kualitasnya sebagai orang yang membuat Undang-undang. Menyatakan bahwa menurut Undang-undang Ahok harus dinonaktifkan kembali tanpa membaca dengan jelas Undang-undangnya. Disitu jelas dinyatakan dakwaan dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Ahok sendiri dalam dakwaannya jelas dikatakan ada pasal alternatif. Ahok didakwa dengan 2 pasal yang berbeda. Ahok belum bisa dilakukan penonaktifan segera tanpa kepastian Jaksa mendakwa Ahok dengan dakwaan yang mana. Karena itu akan menjadi dasar tindakan Mendagri.

Jaksa mendakwa gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan dakwaan alternatif terkait penistaan atau penodaan agama. Dakwaan alternatif ini ditandai dengan kata “atau”.

“Pada pokoknya terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif ditandai dengan kata atau,” ujar jaksa Ali Mukartono dalam sidang perdana kasus Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016).

Pasal 156 KUHAP berbunyi, Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara Pasal 156a menyebutkan, Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan Fadli Zon Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga menuntut hal yang sama, bahkan dengan bergaya layaknya pihak berwajib, ACTA memberikan jangka waktu agar Ahok segera dinonaktifkan kembali. Tidak perlu heran dengan kelakuan ACTA ini yang terus saja cari panggung di kasus Ahok.

“Tidak boleh situasi ini terus dilanjutkan. Kita beri waktu Mendagri untuk proses ini dalam 3×24 jam,” ujar Ketua ACTA, Habiburokhman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).

Yang paling mengherankan adalah Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD. Entah sudah baca dengan jelas dakwaan apa saja yang dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, Mahfud sepakat Ahok harus segera dinonaktifkan. Jika tidak, maka Presiden harus mengeluarkan Perppu.

Bila melewati 12 Februari 2017, Presiden telah melanggar konstitusi, karena memberikan jabatan kepala daerah kepada seorang terdakwa.

“‎Tapi kalau tanggal 12 (Februari 2017) ini Pak Ahok tidak dicopot, Presiden harus mengeluarkan Perppu. Karena tak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut (Pasal 83) itu,” tukas Mahfud.

Baca juga:
Pernyataan Mahfud ini jelas sangat dangkal pemahaman terhadap pasal tersebut. Karena tidak semua dakwaan bisa dilakukan pemberhentian sementara oleh Presiden. Ada dakwaan-dakwaan tertentu yang tercantum dalam pasal tersebut. Ahok harus melihat dengan jelas apa yang akhirnya menjadi tuntutan Jaksa karena didakwa dengan pasal alternatif, bukan dakwaan berlapis.

Itulah mengapa, Mendagri tidak segera melakukan penonaktifan kembali. Apalagi dakwaan yang diajukan masih banyak perdebatannya. Sehingga Jaksa memang sulit menentukan pasal mana yang dipakai untuk mendakwa Ahok. Padahal jikalau mau jujur, ucapan Ahok lebih tepat didakwa dengan Pasal 156 KUHAP yang tuntutannya paling lama 4 tahun. Pasal 156a terlalu dipaksaan karena Ahok tidak pernah bermaksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tuntutannya paling lama 5 tahun.

Usaha untuk menjegal Ahok jelas sudah gagal. Ahok tidak bisa diberhentikan sementara karena dakwaannya jelas bukanlah dakwaan yang pasti dan bukan dakwaan yang menjadi persyaratan dinonaktifkan langsung Presiden tanpa persetujuan DPRD. Usaha yang sesungguhnya disyukuri oleh warga Jakarta.

Ya, Jakarta akan kembali dipimpin Ahok-Djarot. Mereka akan kembali melakukan pekerjaan yang sempat terhenti dan memperbaiki sistem yang diobrak abrik sang PLT. Kini warga akan kembali melihat Gubernur dan Wakilnya yang sigap, tangkas, cepat, dan tepat mengatasi setiap permasalahan yang ada. Tanpa cela?? Sedikit kurang tetaplah ada.

Selamat kembali menjadi Gubernur Pak Ahok dan Wakil Gubernur Pak Djarot. Lanjutkan Jakarta Baru. Supaya setiap keadilan sosial di administrasikan dengan baik dan proporsional.

Salam Jakarta Baru.

Sumber: https://seword.com/politik/usaha-lawan-gagal-besok-aktif-jadi-gubernur-lusa-ahok-langsung-bekerja/
loading...